Kode Paket 9342097
Nama Paket Pengadaan Benih Pinang Siap Tanam (Pengembangan Kebun Pinang Rakyat di Kabupaten Sintang) Paket Gagal
Alasan Pembatalan penyedia yang diundang tidak melampirkan surat pernyataan yang dipersayaratkan oleh LPSE
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
35771634 Pengadaan Benih Pinang Siap Tanam (Pengembangan Kebun Pinang Rakyat di Kabupaten Sintang) APBD
Tanggal Pembuatan 5 Agustus 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Provinsi Kalimantan Barat
Satuan Kerja DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
Jenis Pengadaan Pengadaan Barang
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 129.030.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 128.154.160,00
Jenis Kontrak Harga Satuan
Lokasi Pekerjaan
  • Desa Mensiku Kecamatan Binjai Hulu - Sintang (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
01286 Pertanian Tanaman Obat atau Bifarmaka Non Rimpang
Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
Memiliki TDP atau NIB
Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
d) Kartu Tanda Penduduk.
Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
Telah Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)
1 tahun sebelumnya
Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
Peserta Non Tender 1 peserta