2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan RE102 – Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan (KBLI 2017) atau RK001 – Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (KBLI 2020) [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]

4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

Memiliki NPWP

Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun

Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi.

Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 sepuluh tahun terakhir

Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas 1 Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, danatau nepotisme 2 Akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme dalam proses pengadaan ini 3 Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 4 Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2 danatau 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi 1 yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan 2 badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam 3 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam 4 keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan 5 yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana 6 pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai KementerianLembagaPerangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara 7 Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan 8 data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, danatau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan